• News
  • TPP Dipotong, Eksponen FPSKB Minta Jangan Korbankan Hajat Hidup Orang Banyak

TPP Dipotong, Eksponen FPSKB Minta Jangan Korbankan Hajat Hidup Orang Banyak


TABLOIDPAMO.com, BANJAR - Mencuat issue akan terjadi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota Banjar di bulan April yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2024. Issu ini muncul pada Selasa, 14 Mei 2024, sore kemarin dari sejumlah ASN di Kota Banjar.


Dimana berdasarkan informasi yang didapat tabloidpamor.com, ini bagian dari pada langkah Pemerintah Kota Banjar dalam mengatasi keuangan daerah. Sebab ini dilakukan lantaran kondisi keuangan daerah sedang kurang baik dan apabila dipaksakan maka tak sampai akhir tahun kondisi anggaran di Pemerintahan Kota Banjar khusus di TPP ASN.

Menyikapi issue yang beredar, Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar (FPSKB) buka suara meminta agar Pemerintah Kota Banjar bisa mencari solusi lain mengatasi kondisi keuangan daerah saat ini. Jangan sampai solusi yang digunakan menumbalkan hajat hidup orang banyak dalam hal ini para ASN.

"Kami ingin mengawal dan memastikan hajat orang banyak jangan sampai terjadi pemotongan TPP. Sebab itu bukan solusi yang tepat karena banyak korban," ujar Juru Bicara Eksponen FPSKB Sulyanati dalam konferensi pers di salah satu cafe Kota Banjar, Jaw Barat, Rabu (15 Mei 2024).

Tak hanya mengkritisi, Sulyanati menuturkan, FPSKB juga turut hadir memberikan sebuah solusi dan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Banjar. Dimana secara tegas untuk tidak melakukan peminjaman dalam penyelesaian persoalan keuangan daerah.

"Solusi menurut kami yakni lebih mengefisienkan program atau kegiatan OPD yang didukung komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Kami harap pemotongan ini belum ditetapkan atau ditandatangi oleh Penjabat Wali Kota Banjar dan tidak direalisasikan serta mengikuti trend pemotongan TPP di daerah lainnya," kata Sulyanati.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar Asep Mulyana SE., mengatakan bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah masih terus mengkaji. "Itu dalam kajian. Mudah-mudahan secepatnya ada pemecahan/solusi," kata dia saat ditemui di ruang kerjanya.//yuli.