• News
  • Tak Kuorum, Penyerahan KUA-PPAS APBD Tahun 2020 Molor

Tak Kuorum, Penyerahan KUA-PPAS APBD Tahun 2020 Molor


Purbalingga - Absennya para Anggota DPR-D Purbalingga yang akan mengikuti rapat paripurna dengan agenda Penyampaian rencana KUA-PPAS tahun anggaran 2020 tertunda. Pasalnya Dari 45 anggota DPRD Purbalingga, dalam penyampaian rancangan KUA-PPAS tidak lengkap dan tidak mencapai kuorum pada acara tersebut hanya hadir 12 anggota dewan.

Tidak ada alasan yang pasti kenapa para wakil rakyat itu tidak hadir pada agenda paripurna tersebut. Seharusnya, paripurna yang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Namun sampai pukul 10.00 WIB ruangan rapat paripurna masih banyak kursi kosong. Bupati Purbalingga yang sudah hadir pun akhirnya meninggalkan gedung DPRD dan kembali ke kantornya, karena ada agenda lain.

Hingga pukul 10.15wib rapat akhirnya dibuka, oleh Ketua DPRD Bambang Irawan yang juga pimpinan rapat Setelah ditunda tiga jam, para anggota DPRD juga belum terlihat. Sehingga, dengan terpaksa rapat ditunda tiga hari kedepan.

"Dalam aturannya seperti itu, setelah tiga jam tertunda dan tetap tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda sampai tiga hari kedepan, atau tergantung Bamus (Badan Musyawarah)," ujar Bambang, ditemui usai acara, Senin (13 Oktober 2019).

Dua belas orang yang hadir yakni delapan anggota dari fraksi PDI Perjuangan, dua anggota dari fraksi Demokrat, fraksi PKB satu anggota, Golkarpun hanya satu anggota. BI (panggilan akrabnya) mengatakan bahw tidak ada alasan yang pasti kenapa 33 anggota tidak hadir.

"Kami tidak tahu pasti kenapa tidak hadir, kita maknai ini sebagai dinamika dan bukan hal asing. Dalam politik dinamika pasti ada, mengingat kita baru dilantik beberapa bulan yang lalu," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Bambang, dia mengakui adanya hal yang belum selaras antar anggota atau antar fraksi. Hanya saja, mengenai hal apa dia belum bisa menyebutkan. Pihaknya juga tidak ingin menuding siapa yang menginisiasi, sampai terjadi peristiwa seperti ini.

"Saya tidak mau menuding inisiasi siapa, kalau dari PDI satu sakit dan satu ada kegiatan kepartaian yang harus dihadiri, bisa juga anggota lain ada yang urusan kepartaian. Tapi memang ada beberapa hal yang belum selaras, karena masing-masing anggota kan menampung aspirasi dari masyarakat," tandas BI.//MN.