Sosialisasi 4 Pilar, Ketua MPR RI Bamsoet: Sistem Demokrasi Harus Dikaji Ulang
PURBALINGGA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Susatyo atau biasa disapa Bamsoet menuturkan, sistem demokrasi saat ini, sudah waktunya di kaji ulang. Sistem ini apa banyak manfaat, apa banyak mudaratnya. Apabila kita terus pertahankan maka akan terjadi pergeseran para pelaku politik maupun tokoh politik, karna biaya demokrasi di Indonesia mahal.
"Sistem demokrasi ini akan berimbas pada partai-partai politik di mana para kader, orang-orang dan tokoh politik yang telah mengenyam dan mengerti perpolitikan akan tersingkir, karena tidak ada biaya untuk kampanye dan lainnya," ungkap Bamsoet kepada awak Media seusai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada kegiatan Wisuda di Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) di Purbalingga pada Kamis, 14 September 2023.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, mereka akan tersingkir dengan masuknya para pengusaha dan mantan pejabat yang mempunyai uang pada partai politik tersebut, sungguh mahal biaya demokrasi di Indonesia.
"Korupsi pun akan makin meningkat, ini terbukti ada sekitar 600 lebih Kepala Daerah maupun Anggota DPR kena ciduk OTT, ini karna biaya yang cukup besar yang di keluarkan," ungkapnya lagi.
Kondisi ini tentunya, menandakan masyarakat belum siap dengan sistem demokrasi pemilihan secara langsung. Disamping itu, pendapatan perkapita masyarakat kita masih rendah, tidak sebanding dengan Negara- Negara maju. Kondisi ini di masyarakat kita telah terjadi. Sehingga menimbulkan demokrasi berbayar serta biayanya yang sangat amat mahal.
"Demokrasi saat ini, jangan mimpi jika tidak punya duit bisa jadi anggota dewan. Saat ini pertarungannya bukan pertarungan ideologi, tapi pertarungan berebut suara. Padahal sebelumnya sistem demokrasi musyawarah, mufakat dan perwakilan telah di tanamkan di Negara ini oleh para pendiri bangsa ini," jelas legislator Dapil Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.
Oleh karenanya, Dia sudah menyampaikan ini ke sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Termasuk Universitas Perwira Purbalingga (Unperba). Untuk dikaji sistem pemilihan langsung saat ini dilaksanakan di Indonesia.
"Saya minta agar melakukan kajian soal pemilihan langsung. Nantinya apa akan dipertahankan atau kita akan kembali ke sistem demokrasi perwakilan, sesuai sila keempat Pancasila," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyerahkan sejumlah kendaraan operasional kepada DPD Partai Golkar yang tergabung di Dapil VII Jawa Tengah yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Kendaraan operasional full brending tersebut diantaranya, 3 unit Avanza, 3 unit mobil ambulans, 3 unit Grand Max dan 3 unit Hilux.
Selain itu, terdapat 64 unit kendaraan operasional roda dua (motor) yang diberikan kepada para Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar disetiap Kabupaten di Dapil tersebut. Bamsoet juga memberi bantuan dana pembinaan dan operasional rutin untuk DPD II Partai Golkar dengan nominal Rp 10 juta perbulan dan tak ketinggalan, 64 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di tiga kabupaten itu pun kebagian masing- masing Rp 500 ribu per bulan.//MN.
