• News
  • Sempat Tertunda, Penetapan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Telah Disetujui

Sempat Tertunda, Penetapan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Telah Disetujui


Purbalingga - Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga, berjalan lancar dan tertib serta memenuhi kuorum, Jumat (25 November 2022) siang.

Rapat tersebut dihadiri 34 dari 45 anggota Dewan DPRD Kabupaten Purbalingga, namun 9 Anggota Dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tidak menghadirinya.

"Alhamdulillah rapat Sidang Paripurna DPRD hari ini berjalan lancar walaupun tidak full dihadiri Anggota Dewan namun yang menghadiri lebih dari memenuhi kuorum", jelas Ketua DPR-D Kabupaten Purbalingga Bambang Irawan kepada tabloidpamor.com dan awak media lainnya usai sidang paripurna.

Menurutnya, dalam perjalanannya pengesahan RAPBD  memang ada dinamika, dengan munculnya beberapa aturan terbaru.

"Turunnya aturan tersebut dikala kami sudah efektif dalam perencanaan, maka kami harus mengikuti aturan terbaru itu terkait dengan mandatoring,” katanya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, ditambah lagi dengan surat susulan dari Kementerian Keuangan di mana kami harus menyesuaikan dengan adanya regulasi tersebut.

Anggaran-anggaran yang akan masuk ke Purbalingga harus kembali disinkronkan dan disesuaikan, agar mengacu dengan aturan terbaru itu. “Alhamdulillah pengesahan Anggaran kita hari ini efektif, mulus dan tidak melewati waktu yang telah ditentukan", tuturnya.

Diketahui sebelumnya, penundanan penetapan APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sempat menimbulkan dinamika diinternal dewan, apabila dalam penetapan APBD 2023 terlambat, tidak terlepas kemungkinan para anggota Legislatif tidak akan gajian karena terancam sanksi adminisitrasi selam enam bulan.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berterima kasih atas supportnya  sehingga kegiatan penting ini berjalan lancar, tertib dan aman.

Pengesahan RAPBD tahun 2023 memang mundur, karena bertabrakan dengan sejumlah aturan baru dari Pemerintah Pusat  jadi butuh waktu untuk penyesuaian di DPRD

“Alhamdulillah, hari ini kami berkomitmen antara eksekutif dan legislatif telah menandatangani berita acara kesepakatan rancangan peraturan APBD tahun 2023,” jelas Tiwi.

Mengacu pada regulasinya persetujuan rancangan APBD ada batasan hingga akhir November, aspek perencanaan dan penganggaran merupakan bentuk komitmen antar Pemerintah dengan DPRD dan ini di pantau langsung oleh KPK.

Di tahun ini agak sedikit berbeda karena disaat RAPBD telah diserahkan ke DPRD, datanglah surat dari Kementerian Keuangan agak terlambat namun tetap kita laksanakan,  intinya ada perubahan.

"Karena ada perintah perubahan, maka kami harus melakukan perubahan dan penyesuain yang otomatis butuh waktu selain itu kita juga harus mengurangi program-program karena ada keharusan dari Pemerintah,” jelasnya lagi.//MN