• News
  • Polemik TPP Guru Bersertifikasi di Kota Banjar Clear

Polemik TPP Guru Bersertifikasi di Kota Banjar Clear


Banjar - Tepat setelah acara puncak resepsi Hari Guru Nasional di aula Somahna Bagja Dibuana, perwakilan dari guru bersertifikasi (Guser) menyatakan sikap legowo atas dicoretnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sikap pasrah tersebut disampaikan langsung para perwakilan guru sertifikasi kepada Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih, di ruang rapat Gunung Babakan, Setda Kota Banjar, Senin (28 November 2022). 

Tepat satu tahun para ASN guru bersertifikasi memperjuangkan TPP agar dianggarkan lagi oleh Pemkot Banjar.

"Kami menyadari bahwa penganggaran TPP bagi bersertifikasi itu kembali ke kemampuan keuangan daerah dan kebijakan kepala daerah. Kalau sejak awal kami dijelaskan seperti itu, kami bisa memahami. Cuman dari awal kita dibeturkan dengan aturan yang katanya double akunting, sehingga menjadi polemik yang berkepanjangan," kata Kordinator Forum Guser Kota Banjar, Eko Herdiansyah.

"Kalau dari awal kita diberi informasi seperti itu, kita tidak akan terus menuntut. Kami dari Guser akan memahami," ucap Eko menambahkan.

Sementara itu, Sugeng Joniarto, salah satu perwakilan dari ASN Guser Kota Banjar juga menyampaikan hal serupa. Bahkan, dia sampai berurai air mata dihadapan wali kota pihak terkait. Ia pasrah tak mendapatkan TPP lagi.

"Kita merenungi, kita tidak bisa egois. kita menyadari merefleksi diri. Kami memohon maaf juga atas aksi-aksi dan tuntutan yang kami perjuangkan selama satu tahun. Kita tidak ada maksud, kita hanya merasa kehilangan sesuatu dan ingin mendapatkan lagi. Tujuan kita ingin mengembalikan TPP itu," kata Sugeng.

Perjuangan para ASN Guser tak main-main. Beberapa kali melakukan audensi dengan eksekutif maupun legislatif. Bahkan hingga berkonsultasi ke Kemendagri, hii ga ikut studi banding ke Jogjakarta. Bahkan tuntutan para Guser juga hingga menggelar aksi doa bersama dan penyampaian aspirasi di halaman lantor wali kota. Namun, kini asa mereka harus dikubur dalam-dalam lantaran kemampuan anggaran daerah untuk TPP tak bisa dipaksakan.

"Mangga (silahkan) dianggarkan kalau ada uangnya. Namun kita ketahui bersama kondisi anggaran kita (Kota Banjar) sedang tidak baik-baik saja, bahkan OPD-OPD dipangkas 40 persen anggarannya," kata Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar H Kaswad mengatakan, intinya untuk tahun 2023, TPP guru tidak bisa dianggarkan lantaran keterbatasan anggaran. Jumlah guru sertifikasi sendiri di Kota Banjar ini 

"Intinya pada tahun 2023 tidak bisa memberikan TPP, bukan tidak ingin, tapi keberadaan anggaran yang sangat terbatas. Jangankan untuk yang lain, untuk program saja tidak bisa memenuhi. 40 persen anggaran OPD dipotong," katanya.

Ia menilai persoalan TPP bagi Guser sudah clear. Para guser sudah bisa memahami kondisi dan alasan kenapa TPP dihilangkan. "Jika anggarannya memungkinkan untuk diberikan, kenapa tidak. Tadi juga ibu (wali kota) menyampaikan bahwa Banjar ini keterbatasan anggaran, kondisinya tidak dipaksakan untuk pemberian TPP untuk para ASN guru bersertifikasi," katanya.

Sejak tahun 2021, ASN guru sertifikasi sebanyak kurang lebih 865 orang tidak lagi menerima TPP. Sebelumnya, hingga tahun 2020, mereka masih menerima TPP sebesar Rp1 juta per orang setiap bulannya. Pemkot mulai tahun 2021 menghapus anggaran itu lantaran kondisi keuangan daerah sudah tidak mampu untuk memberikan tambahan penghasilan guru tersebut. Sehingga, para ASN guru ini tinggal menerima gaji pokok dan uang sertifikasi guru. Sementara TPP tidak diberikan lagi.//yuli.