• News

Peringati Hantaru Ke 63, Menteri ATR/BPN: GTRA Selesaikan Konflik Agraria Yang Sudah Puluhan Tahun

• Diposting Oleh: widodo
• Senin, 25 September 2023

Cilacap - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah menyelesaikan beberapa konflik agraria yang berlangsung puluhan tahun di berbagai daerah.

Hal tersebut merupakan amanat tertulis Menteri yang dibacakan Kepala Kantor BPN Cilacap, Karsono saat upacara pengibaran bendera sang merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke 63 Tahun 2023, Senin, (25 September 2023).

Peringatan Hantaru ke 63 tahun 2023 mengusung tema 'Kinerja dan Kolaborasi Untuk Indonesia Maju'.

"Artinya dalam menjalankan program-programnya Kementrian ATR/BPN tidak dapat bergerak sendiri, sehingga perlu dibangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, Kementrian ATR/BPN berkomitmen untuk melakukan kerja spartan serta membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak.

Saat ini Kementrian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah, dan diharapkan tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar.

"Selain itu, melalui program PTSL terdapat 10 Kabupaten/Kota yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota lengkap," kata Menteri.

Dalam mensukseskan PTSL, Hadi mengajak para Kepala Daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendaftaran tanah pertama kali, dan hingga saat ini terdapat 118 kabupaten/kota yang membebaskan BPHTB.

"Kepada kabupaten/kota yang belum membebaskan BPHTB agar segera dilakukan pembebasannya, sehingga masyarakat mendapat kemudahan untuk mendaftarkan tanahnya," tuturnya.

Hadi juga mengungkapkan, bahwa dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Kementrian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah yang diperuntukan bagi masyarakat hukum adat yang ditempuh melalui skema pendaftaran tanah secara komunal, seperti di Sumatera Barat dan Papua.

"Pendaftaran tanah secara komunal menjadi model dalam persertifikatan tanah-tanah adat," ujarnya.

Selain itu, Kementrian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan ruma-rumah ibadah seperti Gereja, Pura, Masjid, dan lain-lain yang dilakukan tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, sehingha umat-umat beragama dapat beribadah dengan tenang.

"Kementrian ATR/BPN juga terus memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," terang Hadi.

Kementeian ATR/BPN, sambung dia, telah menyelesaikan 9 materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Otorita IKN.

"Dari12 paket pengadaan tanah di IKN telah diselesaikan sebanyak 7 paket pengadaan tanah dan sisanya akan segera diselesaikan demi kelancaran pembangunan IKN," ungkapnya.

Menteri juga menegaskan, bahwa Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa investasi adalah kunci.

"Oleh karena itu saya minta agar para Kepala Daerah segera merealisasikan penyusunan RDTR di daerahnya masing-masing, mengingat Tata Ruang merupakan Panglima yang harus dipatuhi oleh semua pihak," tuturnya.

Hal itu, kata Hadi, untuk mencegah dan menutup ruang gerak mafia tanah, Kementrian ATR/BPN menerapkan program digitalisasi data-data pertanahan dan melakukan sertifikasitanah secara elekteonik.

"Dan saat ini sedang dilakukan uji coba sertifikat elektronik, hal ini untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan penggunaan data-data pertanahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Disamping itu untuk menjaga data-data pertanahan apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, dan banjir.

Menurut Hadi, masyarakat memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dengan musyawarah.

Hal itu bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna dan memberi manfaat yang kongkrit bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi perwujudan partisipasi masyarakat ialah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

"Pada pertemuan puncak GTRA (GTRA summit 2023) dibahas berbagai hal terkait penguatan hak melalui sertifikat tanah bagi permukiman masyarakat di atas air, penyelesaian konflik agraria di atas aset BMN/BMD/BUMN, dan BUMD. Percapatan penyelesaian tanah transmigrasi dan percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan hutan," bebernya.

Ia juga menyebutkan, bahwa GTRA summit 2023 menghasilkan Deklarasi Karimun yang disepakati para menteri terkait dan siap bekerja sama untuk menghancurkan tembok ego sektoral yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria.

"Kita perlu mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi intelektual, profesional serta memiliki karakter yang baik," kata Menteri.

Melalui Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul untuk melanjutkan pengabdian di bidang pertanahan dan tata ruang.

Sementara, Kepala Kantor BPN Cilacap, Karsono melalui Kasubag TU, Agus Pujiono, S.H, M.M, menuturkan, upacara pengibaran bendera ini merupakan puncak peringatan Hantaru tahun 2023 dengan pembina Bapak Kepala Kantor BPN.

"Kegiatan Hantaru dimulai 01 sampai 30 September, dan kegiatan kita disamping mengikuti kegiatan lomba lomba dari Kanwil atau pusat," katanya.

Ia juga menyampaikan, bahwa kalau dari pusat itu lomba lomba tingkat Kanwil, dan kita hanya mengirim, seperti lomba tiktok, olahraga, dan kesenian tari, vokal, dan band.

"Kita kemarin mengirim konten tiktok, tari dan vokal untuk dinilai oleh Kanwil yang akan diajukan ke BPN Pusat agar diikut sertakan lomba antar Kanwil," jelasnya.

Dalam ajang itu, Agus mengungkapkan, BPN Cilacap hanya satu yang menjadi runner up yaitu lomba tiktok tingkat Kanwil. Ajang perlombaan yang lain belum mendapat juara. Untuk pemenang lomba tiktok yakni kota Semarang yang akan mewakili Kanwil Jateng lomba di tingkat pusat.

"Kami juga mengadakan lomba untuk kalangan sendiri yaitu lomba sepak takraw, tenis meja, lomba karaoke dengan peserta 67 orang, dan lomba line dance serta lomba cerdas cermat" ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, puncak lomba Hantaru ke 63 ada jalan santai dengan rute Kantor BPN, Jalan Perwira-Jalan Katamso-Jalan Jend Sudirman-Jalan Kauman, dan finish di Kantor BPN.

"Hantaru tahun ini, BPN Cilacap juga melakukan bakti sosial seperti donor darah, kemudian Ikawati BPN Cilacap melakukan anjangsana ke Panti Asuhan dan Panti Jompo," jelasnya.

Mengenai volume pekerjaan, Agus menilai, bahwa di Cilacap pekerjaan volumenya tinggi terutama PTSL, regist dan lain sebagainya.

"Terutama PTSL itu paling tinggi se-Jawa Tengah, maka mau tidak mau pekerjaan itu harus selesai 100 persen. Jika tidak bisa 100 persen ini akan menyumbang kinerja buruk seluruh Kanwil Jateng, karena hampir 40 persen itu di Cilacap. Jadi harus baik dan menyelesaikannya dengan kualitas yang bagus," ungkapnya.

Agus juga menandaskan, kedepan kita masih bisa, karena tahun-tahun sebelumnya kita selalu naik diatas ranking 1-5 besar, sehingga BPN Cilacap harus bisa mempertahankannya. //WD.