• News
  • PDHI Siap Berjuang Agar Fungsi Dokter Hewan Dimanfaatkan dengan Maksimal

PDHI Siap Berjuang Agar Fungsi Dokter Hewan Dimanfaatkan dengan Maksimal


Banjar - Penyesuaian jabatan ASN menjadi fungsional di Kota Banjar baru-baru ini menyisakan masalah. Di antaranya tidak tersedianya beberapa jabatan fungsional bagi ASN yang sesuai dengan keahliannya. Salah satunya jabatan Medik Veteriner yang tidak tersedia untuk profesi ASN dokter hewan. 

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) Dr. drh. Muhammad Munawaroh, M.M., mengatakan tidak tersedianya jabatan Medik Veteriner di Banjar untuk dokter hewan dalam penyesuaian fungsional itu merupakan kelemahan pusat. Pihaknya akan mendorong supaya pemerintah pusat membenahi peraturan yang berkaitan dengan jabatan fungsional tersebut.

"Kemarin itu memang ada target dari pusat bahwa penyesuauan jabatan fungsioanl tanggal 31 Desember 2021 harus sudah selesai jadi terkesan buru-buru. Sementara pemerintah daerahnya belum siap. Sehingga terjadi tidak linier jabatan," kata Dr. drh. Muhammad Munawaroh di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar, Jumat (14 Januari 2022).

Seperti kata dia, jabatan kesehatan yang diisi bukan sarjana yang bukan dokter hewan. Begitu juga sebaliknya, dokter hewan mengisi jabatan yang bukan seharusnya dijabat.

"Kami akan memperjuangkan karena ini akan berdampak kepada masyarakat jika jabatan pejabatnya tidak sesuai dengan keahliannya, dengan profesinya," ucapnya.

Pihaknya dari pusat tengah berjuang kepada Kemenpan RB dan Badan Kepegawain Nasional untuk merubah kebijakan supaya aturan dibawahnya sesuai. 

"Semua dokter hewan malah akan dijadikan penyuluh, dokter hewan kan tidak tahu dong, tidak punya ilmunya. Ini semua harus berjuang, dari dinas di daerah juga harus berjuang dari PDHI juga berjuang agar fungsi dari dokter hewan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin," katanya.

Ia juga menjelaskan, permasalahan ini harus diketahui oleh Walikota agar pemerintah daerah juga menjemput bola ke pemerintah pusat supaya diadakan jabatan fungsional (medik veteriner) untuk dokter hewan.

"Nah persoalan ini harus diketaui juga oleh wali kota termasuk mengenai fungsi-fungsi dari dokter hewan," jelasnya.

Sebelumnya dalam penyesuaian jabatan fungsional di Kota Banjar, salah satu dokter hewan di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan tidak mendapat jabatan yang sesuai dengan profesinya sebagai dokter hewan. Bahkan, dia sebelumnya akan ditempatkan menjadi fungsional penyuluh pertanian.//yuli.