• News
  • Ketua Fraksi PDIP Membantah Keras Ketidak Transparansi

Ketua Fraksi PDIP Membantah Keras Ketidak Transparansi


Purbalingga - Ketua Fraksi PDIP DPRD Purbalingga yang juga Sekertaris DPC Partai PDI Perjuangan, Karseno menegaskan. Menurutnya, pembahasan RAPBD Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dilaksanakan sesuai regulasi dan aturan. 

Hal itu, Dibantah keras oleh Ketua Ketua Fraksi PDIP DPRD, pasalnya telah jadi polemik di tubuh internal di Lembaga Legislatif tersebut. Terkait Ditundanya Rapat paripurna persetujuan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 Kabupaten Purbalingga, Senin, 21 November 2022.

Dijelaskan Karseno, pembahasan RAPBD Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dilaksanakan sesuai regulasi dan aturan. jadi tidak benar dalam Pembahasan RAPBD tahun 2023 antara eksekutif dan legislatif tidak transparan.

"Rapat Pembahasan ditingkat Komisi selalu menghadirkan  jajaran OPD sebagai mitra kami terkait anggaran yang telah  dilaksanakan sesuai aturannya. Bagaimana bisa dinyatakan seperti itu," jelasnya. Selasa 22 November 2022.

Selain itu, Dia menuturkan, pihaknya dan sejumlah fraksi yang lainnya sudah melayangkan surat kepada Pimpinan DPRD Purbalingga, ini dilakukan dalam permohonan penjadwalan ulang Rapat Paripurna penetapan RAPBD tahun 2023 Kabupaten Purbalingga.

"Kami meminta agar penetapan RAPBD 2023 Kabupaten Purbalingga segera dilaksanakan dan jangan ditunda," ungkap Ketua Fraksi PDIP tersebut kepada media.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPRD Purbalingga, HR. Bambang Irawan (BI) menyampaikan, Dia telah memahami isi surat yang dilayangkan dari Fraksi.  

"Kami akan segera menindaklanjuti surat dari fraksi yang telah masuk di dewan," tuturnya.  

Disinggung mengenai jadwal  penetapan RAPBD kapan dirapatkan, BI menyampaikan inipun ada aturannya bos tidak serta merta. 

"Kami akan menunggu setelah  rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Purbalingga," tegasnya.

Dalam politik selalu ada dinamika itulah demokrasi, itu hal yang wajar. Termasuk tentang Aturan dan pemahaman dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD dikembalikan kepada masing-masing anggota dewan.  

"Kami setuju penetapan RAPBD tahun 2023 dilaksanakan duduk bersama sama antara eksekutif dan legislatif," jelasnya lagi.//yuli.