• News
  • Juliari P : JANGAN JADIKAN PKH SAMA SEPERTI GAJIAN

Juliari P : JANGAN JADIKAN PKH SAMA SEPERTI GAJIAN


Purbalingga - Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Purbalingga dinyatakan mentas atau graduasi sebagai penerima PKH per Oktober lalu. 

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan, Sebanyak 5.390 KPM tersebut dinyatakan mentas karena sudah tidak lagi memenuhi unsur penerima PKH maupun mengundurkan diri karena merasa sudah bisa hidup sejahtera dan mandiri secara ekonomi, tanpa bantuan dari PKH lagi.

“Dalam rangka pelaksanaan PKH target graduasi 10% dari total populasi (penerima), maka Kabupaten Purbalingga tercatat sudah mengraduasi 5.390 KPM atau 8,99% jadi sampai Desember diperkirakan bisa 10 %,” itu yang di jelaskan Dirjen  Pepen Nazaruddin dalam acara Rapat Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PKH, di Braling Grand Hotel Purbalingga, Jumat (20 November 2020).

Ia merinci, tahun 2020 ini Kementerian Sosial RI telah mengucurkan dana PKH sebanyak Rp 189 miliar. 

"Dana tersebut telah disalurkan kepada 59.901 KPM di Kabupaten Purbalingga," katanya.

Sementara itu, penghargaan yang diberikan Mensos RI Juliari P. Batubara kepada para pendamping PKH di Purbalingga yang terbanyak melakukan Graduasi Sejahtera Mandiri kepada KPM. 

Di antaranya, Jarot Sasongko dengan KPM Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 80 KPM dan Ratih Dewi P dengan KPM Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 74 KPM.

Lebih lanjut, Ia berpesan agar  Para pendamping PKH terus memperhatikan data penerima agar tepat sasaran.

“Saya pesan tolong dijalankan dan diperhatikan, agar dilihat lagi data-datanya, saya dapat banyak masukan kalau yang dapat PKH keluarganya yang itu-itu terus,” ujar Juliari.

Ia juga meminta kepada Dirjen Linjamsos agar tahun depan tidak ada lagi KPM yang menerima bantuan PKH berturut-turut selama 8–9 tahun. 

“Jangan sampai program PKH terkesan seperti Passive Income, nanti lama-lama bukan lagi program bantuan, tapi passive income sudah sama seperti orang gajian. Padahal mungkin ada keluarga-keluarga lain yang layak lebih dapat bantuan,” tegasnya.

Juliari juga lebih lanjut menginformasikan, pada 2021 mendatang, penderita penyakit Tuberculosis (TBC) bakal masuk sebagai komponen penerima PKH mengingat jumlah penderita TBC di Indonesia yang sangat tinggi. 

“Kita alokasikan anggaran Rp 3 juta per tahun kepada mereka,” katanya.

Sementara itu, Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana berharap, program bantuan tersebut bisa menekan kasus stunting dan angka kemiskinan di Purbalingga.

“Mudah-mudahan dengan program PKH ini bisa sedikit mengurangi kasus Stunting di Purbalingga, karena data kemiskinan kita masih 15,03%, mudah mudahan dengan PKH ini bisa kurangi beban masyarakat yang sedang hamil dan sebagainya.  Kami tentunya berharap dukungan dari Kemensos untuk Kabupaten Purbalingga,” tutur Sarwa.//MN