• News
  • Dialog Bersama Nelayan, Menteri Edhy Siap Tuntaskan Berbagai Masalah

Dialog Bersama Nelayan, Menteri Edhy Siap Tuntaskan Berbagai Masalah


Pangkal Pinang - Terus menjaring masukan dari berbagai stakeholders kelautan dan perikanan, pada Sabtu, 16 November 2019 kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan tersebut, ia meninjau beberapa lokasi yang menjadi titik aktivitas para nelayan setempat untuk mendengarkan langsung berbagai masukan dan keluhan yang mereka hadapi.

"Tolong sampaikan semua uneg-unegnya. Biar kami catat langsung. Baru setelah ini saya akan melakukan banyak kegiatan. Banyak keputusan memang, keputusan terbaik adalah banyak mendengarkan suara nelayan, suara pelakunya langsung," tutur Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melalui siaran pers, Minggu (17 November 2019).

Ia pun berjanji untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut secara tuntas setelah melakukan kajian yang mempertimbangkan manfaat bagi seluruh stakeholder. "Saya tidak akan mengambil keputusan yang gegabah. Jadi ini salah satu langkah awal saya mendengarkan, untuk memahami permasalahan di lapangan. Kami serap dulu, lakukan kajian, lalu mengambil keputusan," sambung Menteri Edhy.

Lebih lanjut, Menteri Edhy mengatakan, berbagai masukan diutarakan masyarakat nelayan seperti stok ikan yang berlebih, bantuan cold storage, pendangkalan muara sungai, izin usaha tambak yang berbenturan dengan lokasi pariwisata, hingga masalah penyuluh perikanan.

"Seperti nelayan di PPN Sungailiat, Asdar, misalnya menyampaikan keluhan terkait aktivitas pendangkalan (sedimentasi) pantai yang memakan banyak korban," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa masih ada kapal ikan asing yang mengambil hasil laut. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah dapat menindaknya lebih tegas lagi. Dirinya akan tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang dinilai baik. Meskipun begitu, ia menekankan bahwa komunikasi dua arah dengan nelayan dan pembinaan untuk meningkatkan industri perikanan ke depan menjadi prioritasnya.

"Pencurian ikan pasti akan kami tindak tegas. Kalau tenggelamkan kapal, kita juga bisa. Tapi bukan juga hanya itu. Selanjutnya apa? Yang terpenting adalah menyelesaikan urusan nelayan," kata Menteri Edhy.

Selanjutnya, pengolah ikan (UMKM), Siti Maimunah, mengeluhkan soal harga ikan yang tidak stabil. Sebab, di saat stok ikan melimpah, harga pasar pun mengalami penurunan drastis. Untuk itu, ia berharap agar ketersediaan cold storage dapat menjadi perhatian Pemerintah. "Kalau ikan banyak, harga jadi sangat murah. Kami membutuhkan freezer untuk menyetok ikan-ikan tersebut," ujar Siti.

Sementara itu, dalam kunjungan Menteri Edhy ke TPI Muara Sungai Baturusa, seorang nelayan meminta pemerintah agar semakin tegas menindak tegas pengguna alat tangkap trawl yang masih berkeliaran. "Mengapa pemerintah daerah tidak menindak tegas kapal trawl yang menggunakan alat tangkap itu? Padahal semua sudah diatur jelas di UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan," ucapnya.

Menteri Edhy pun menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan yang ada. Ia meminta waktu untuk mengkaji berbagai masukan yang diberikan para stakeholders sebelum membuat keputusan. "Yang melanggar akan kita tindak tegas. Kasih saya waktu untuk mempelajarinya dan membuat keputusan," jawab Menteri Edhy.

Senada dengan nelayan di Sungailiat, Kabupaten Bangka, para nelayan di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah juga menyampaikan berbagai masukan. Salah satunya Suherman yang menyampaikan bahwa para nelayan mengalami kesulitan untuk mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapalnya. Ia pun meminta bantuan pemerintah untuk penyediaan bahan bakar ini.

Lahab, seorang Penyuluh Perikanan Bantu, kata Menteri Edhy, menyampaikan masukan terkait nasib para rekan seprofesinya yang menurutnya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Ia berharap agar nasib mereka diperhatikan seperti halnya penyuluh pertanian.

"Peran penyuluh perikanan sangat penting. Lima tahun saya mengawal penyuluh perikanan ini agar tetap dipertahankan. Sekarang saya menjadi menteri maka masalah ini pasti akan saya perhatikan," tuturnya.

Tak ketinggalan, Menteri Edhy juga menyampaikan pesan terkait masalah perebutan lahan tambak yang terjadi di Bangka Belitung. Ia berpesan agar pengusaha tidak perlu berebut lahan untuk membuat tambak atau lokasi wisata bahari baru. Sebab, Bangka Belitung sudah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah ditetapkan. Aturan ini akan menjadi acuan pengelolaan lahan agar sesuai dengan peruntukannya.

"Jika petambak udang harus mengalah dan membuat tambak yang agak jauh dari pantai maka akan diupayakan cara agar air laut sebagai bagian paling penting dari tambak didistribusikan. Atau bisa juga petambak dan pengusaha wisata disatukan. Bisa dibuat semacam wisata edukasi ikan dan pertambakannya," tandasnya.

Menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Babel kali ini, Menteri Edhy meyakinkan agar dirinya dibantu untuk diingatkan jika masalah di Babel masih belum selesai. Ia menyatakan bahwa dirinya berkomitmen penuh untuk melaksanakan amanah dari Presiden Jokowi terkait pembinaan komunikasi yang baik dengan semua stakeholder perikanan serta mengoptimalkan peran nelayan agar nelayan tangkap nantinya bisa mengembangkan dirinya untuk memulai usaha perikanan budidaya.

Turut mendampingi Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, Walikota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, Bupati Bangka, Mulkan, Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, serta Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman.//**