Rabu, 06 Desember 2017 - 00:55:09 WIB
Kasdim Cilacap dan Unsur Pemerintahan Kabupaten Cilacap Sambut Staf Ahli Menkopolhukam RI
Diposting oleh : Widodo
Kategori: Berita Kota - Dibaca: 515 kali

Cilacap - Kepala Staf Kodim 0703/Cilacap Mayor Inf. Ahmad Rofiq Alfian didampingi Pasilog Lettu Inf. Sueb, bersama Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap, Drs.  Dian Setyabudi, MM sambut kedatangan Staf Ahli Menkopolhukam RI Irjen Pol. M. Ghufron dan rombongan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Cilacap Jalan. Jenderal Sudirman Cilacap, Selasa (05 Desember 2017).

Kedatangan Staf Ahli Menkopolhukam RI dalam rangka Kunjungan Kerjanya di wilayah Kabupaten Cilacap. Kunjungan kerja dimaksudkan untuk memantau penanganan dampak lingkungan hidup usaha pertambangan dan reklamasi pasca tambang guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Cilacap.

Dalam kunjungan kerja Staf Ahli Menkopolhukam tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Cilacap Drs.  Dian Setyabudi,  MM memaparkan mengenai penanganan dampak lingkungan hidup usaha pertambangan dan reklamasi pascatambang di wilayah Kabupaten Cilacap.

Banyak hal yang disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Cilacap, khususnya tentang penanganan pasca tambang di wilayah Kabupaten Cilacap.

Menurut Dian, banyak potensi komoditas tambang di wilayah Kabupaten Cilacap diantaranya tambang pasir besi, pasir sungai (sirtu), batu gunung, tanah utuh serta batu kapur yang berada di Nusakambangan.

“Pertambangan di Nusakambangan ini menjadi komunitas pembicaraan, karena menurut sebagian besar masyarakat Cilacap, Nusakambangan menjadi penyelamat dari gelombang tsunami tahun 2006 walaupun ada beberapa korban di Cilacap bagian timur,” terangnya.

Dian mengungkapkan, adanya pertambangan di Pulau Nusakambangan menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan khususnya teman-teman LSM karena apabila dilihat dari Pelabuhan Tanjung Intan sangat terlihat gundul.

“Ini yang menimbulkan kekhawatiran dari teman-teman kita (LSM) jangan-jangan Pulau Nusakambangan akan habis. Dari 115.000 hektar luas Pulau Nusakambangan, hanya sebagian kecil yang ditambang,” tuturnya.

Pemaparan diikuti juga oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Drs. Ajar Nugroho, MM,  Kepala Disperkimta Kabupaten Cilacap Ir. Sunarno, MM dan Kepala DPUPR Kabupaten Cilacap Ir. Ristiyanto.

Pemaparan tersebut langsung ditanggapi oleh Staf Ahli Menkopolhukam RI Irjen Pol. M. Ghufron. Ia menegaskan hal ini tidak boleh berlarut-larut, karena akan mengarah kepada perpecahan konflik sosial.

“Kami berusaha agar masyarakat tidak khawatir dan was-was. Tentunya semua itu harus mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 3,” jelasnya. Ditegaskan Ghufron, apabila Negara tidak mampu mengolah tetapi diolah perusahaan dan tentunya hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama,  apakah pertambangan ini sudah mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Karena apabila tidak,  ini akan menjadi permasalahan kedepan karena potensi konfliknya sangat tinggi," tandas Ghufron.

Sebelum ke Kantor Pemda Kabupaten Cilacap, Staf Ahli Menkopolhukam RI beserta rombongan menyempatkan diri untuk mengunjungi PT. Holcim Cilacap. //Wd/Pendim.